“Kepada Kota dan Dunia (Urbi et Orbi): “Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang Miskin dan Terpinggirkan,” Paus Fransiskus, 25 Desember 2018.”
Paus Fransiskus menggegerkan pemimpin dunia ketika baru naik takta sebagai pemimpin Gereja Katolik di Vatikan menegaskan pentingnya intervensi Negara menyelamatkan kemiskinan dan kebodohan di seluruh dunia. “Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah”. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah “kita tidak boleh membunuh”. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil”.
Paus juga mengembalikan nilai iman (fidelis), harapan (expectation) dan kasih (caritate) sebagaimana diucapkan kepada kota dan dunia (urbi et orbi) Balisika Santo Petrus pada Kotbah Natal 25 Desember 2018. “Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan). Peran gereja sejatinya demi kepentingan umum (bonum commune), memihak kepada yang lemah (option for the poor) dan berbagi (subsidiaritas) dan solidaritas tanpa batas (solidarities) dan bahkan menjadi articulator kaum pencari keadilan (voice of voiceless)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua tahun kemudian pernyataan Paus Fransiskus tersebut disambut oleh Direktur IMF Christine Lagarde pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa “sistem menetes ke bawah meningkatkan kesejahteraan pendapatan. Menciptakan ketidakadilan dihampir setiap Negara. Ketika yang kaya semakin kaya. Kekayaan tidak menetes ke ke bawah. Demkian pula Hillary Clinton tanggal 7 Juli 2015 bahwa “kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam.
Pendapat Paus Fransiskus kontra dengan Pemerintah Joko Widodo (2014-2019) membawa Indonesia berpotensi sebagai negara gagal. Itulah sebabnya Prabowo Subianto membaca buku yang berjudul Negara Gagal. Membaca buku berjudul Why Nations Fail (Kenapa Negara Gagal) yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A Robinson cukup mengejutkan jika dianalisis terkait thesis Pemerinatahn Joko Widodo dalam membangun negara dan bangsa kurun waktu 2014-2019.
Para ahli ekonom pembangunan yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi kurang berfikir out of the box tentang arah pembangunan. Pemerintah harus membaca dan merumuskan ulang terkait rancang bangun pembangunan nasional yang berorientasi pada dua problem utama yaitu, pengentasan kemiskinan (prosperity) dan distribusi keadilan (justice).
Para punggawa kuasa bangsa ini berhipotesa bahwa negara gagal karena adanya kesenjangan (gap) infrastruktur yang dimiliki antara negara kaya dan miskin. Ternyata salah! Meskipun investasi begitu banyak, negara dengan berambisi untuk metamorfosis aksesibilitas dan moda transportasi darat, laut dan udara, namun tetap saja tidak akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju bahkan negara bisa terancam gagal karena ketidakmampuan sumber daya teknologi, tenaga dan dana, akhirnya tersandera dalam perangkap utang.
Srilangka dan Pakistan akan jatuh sebagai negara gagal ditangan negara Tirai Besi. Sebagai contoh di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Barat. Sebelum reunifikasi tetap saja memiliki kesenjangan sebagai negara kaya dan negara miskin meskipun mempunyai instrastruktur yang hampir sama hebat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal.
Dalam buku Nagara Gagal, secara jelas menyatakan bahwa suatu negara gagal karena sumber daya ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), sementara sumber politik dan kekuasaan menopang kelompok kecil oligarki tersebut.
Prabowo Subianto adalah seorang nasionalis dan patriot, telah lama berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang “tidak hanya mandiri tetapi berdaulat”. Bangsa yang tidak gampang jatuh dalam penetrasi kapital dan hegemoni dunia ekonomi kapitalisme. Prabowo tidak mau jika Negara menjadi komprador kapitalisme karena Kapitalisme mengajarkan setiap orang bertarung dan bertahan dalam ketidakberdayaan (survivel) dan orang miskin akan terancam, bangsa bumi putra tergerus dalam jurang kemiskinan.
Negara mesti sebagai pelopor dan perintis untuk intervensi menyelamatkan rakyat bahkan Prabowo juga menginginkan adanya subjek pembangunan dilakukan melalui kemitraan abadi antara Negara dan rakyat. Tidak hanya public private partnership (PPP) tetapi public state partnership (PSP).
Prabowo adalah antitesa Joko Widodo yang konon katanya Jokowinomic yang justru sumber daya ekonomi terpusat pada oligarki ekonomi, sumber daya ekonomi tergadai pada investasi asing, bahkan swasta sebagai aktor pembangunan nasional.
Dalam Buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menginginkan pemerintah bertindak sebagai pelopor, bahkan proaktif untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) dan mental dan moral (Atittute).
Halaman : 1 2 Selanjutnya
