Pemerintah didesak utuk mengevaluasi izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyusul terjadinya bentrok antarkelompok tenaga kerja asing (TKA) China dan pekerja lokal pada Sabtu (14/1).
Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, pemerintah tak perlu sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
“Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan, pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar, bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja.
Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan audit teknologi, bukan hanya terkait soal K3.
“Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat,” ucapnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
