Jakarta – Jumlah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengalami peningkatan signifikan di lima pengadilan niaga telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini mendesak perlunya revisi mendalam pada Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (RUU Kepailitan).
Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating, menyatakan urgensi revisi pada UU Kepailitan dan PKPU. Imran, yang juga merupakan salah satu tim penyusun DIM Revisi UU Kepailitan dan PKPU, telah mengusulkan agar debitur memiliki hak lebih besar dalam mengajukan PKPU daripada kreditur.
Namun, dalam proses penyusunan RUU Kepailitan dan PKPU tersebut dengan pemerintah, masih terjadi perdebatan terkait hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imran meyakini bahwa tren meningkatnya perkara PKPU saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Jumlah perkara PKPU yang masuk ke pengadilan niaga pada periode tersebut tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Meskipun isu PKPU dan kepailitan tidak populer seperti isu politik, Imran berharap bahwa revisi UU Kepailitan PKPU dapat segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR.
“Kreditur mengajukan pailit itu tidak masuk akal, seharusnya debitur yang berhak,” ujar Imran.
Berdasarkan riset Hukumonline, jumlah perkara PKPU yang terdaftar di lima pengadilan niaga selama Januari-November 2023 mencapai 611 perkara. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 110 perkara dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Sementara itu, jumlah perkara kepailitan yang terdaftar dalam rentang waktu yang sama mengalami penurunan sebanyak 13 perkara, mencapai angka 86 perkara.
Penulis : Rini Kurniati
Editor : Edeline Wulan
Halaman : 1 2 Selanjutnya
