Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan telah mengumpulkan data 13,4 juta pelaku koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
“Selama dua tahun kami melakukan survei dan saat ini kami sudah punya data cukup sebagai awalan,” ujar Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, Rabu (27/3).
Kegiatan pendataan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7/2023 tentang basis data tunggal koperasi dan UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tahun 2022, survei dilakukan di 240 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Kemudian, di tahun 2023, Kemenkop UKM bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei di 215 kabupaten dan kota di 32 provinsi.
Hasilnya, pada tahun 2022 Kemenkop UKM telah mengumpulkan 9,1 juta data pelaku koperasi dan UMKM, dan pada tahun 2023 berhasil mengumpulkan 4,3 juta data.
Meskipun demikian, Azizah mengakui bahwa belum semua pelaku koperasi dan UMKM terdata secara lengkap.
“Karena itu, kami terus berusaha menambah data yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta pelaku koperasi dan UMKM,” ujarnya.
Survei ini mencakup tujuh aspek, yaitu identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, dan SDM.
Saat ini, data yang diperoleh masih didominasi oleh pelaku koperasi dan UMKM di Pulau Jawa.
“Kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya adalah infrastruktur akses menuju lokasi dan narasumber,” ungkap Azizah.
Hingga saat ini, masih ada 59 kabupaten dan kota di 12 provinsi yang belum terdata, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai (Sumatra Barat), Maluku, Kepulauan Riau, dan Papua.
“Jadi kami akan terus bergerak karena diharapkan seluruhnya bisa selesai pada tahun ini,” kata Azizah.
Penulis : Edeline Wulan
Editor : DM
