Menyingkap Kabut Sutra Ungu Novel Baswedan

Senin, 5 Juli 2021 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Foto: Istimewa

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Foto: Istimewa

Rekayasa kasus BG ini juga kental aroma berbau politik yang melibatkan banyak kepentingan. Tapi ada satu kecurigaan ini dikarenakan dendam Abraham Samad tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi. Hal ini dibaca oleh Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan Abraham Samad menemui dirinya untuk menawarkan dirinya sebagai cawapres Jokowi.

Hal ini dibantah Abraham Samad namun Hasto mengungkapkan fakta bahwa Abraham Samad benar-benar menemui dirinya dan petinggi PDIP lainnya dan ‘menjual’ jabatan ketua KPK demi menjadi cawapres Jokowi.

Hasto bersumpah dia berdiri diatas kebenaran dan mengungkap aksi jual beli KPK untuk kekuasaan. Kasus Abraham Samad adalah pelanggaran etik berat dan bisa jadi masuk ke dalam ranah pidana namun entah kenapa kasus ini tidak dilanjutkan.
Pengungkapan Hasto Kristiyanto terhadap Abraham Samad menjadi awal terbongkarnya banyak permainan-permainan di dalam KPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi pemerasan oknum KPK terhadap target tersangka, OTT yang direkayasa dan dipaksa menjadi OTT bahkan ada informasi “konsorsium perlindungan hukum” yang melibatkan seluruh elemen penyidik gang Novel, yang meminta imbalan bagi mereka yang berperkara hukum.

Perdagangan hukum sudah menjadi biasa, akibat kerusakan sistem integritas KPK setelah berbagai proyek politik SBY dilakukan. Trasaksi jual beli kasus diduga banyak terjadi di KPK, hitungan oknum KPK dalam transaksi gelap kasus bukan lagi rupiah tapi “jutaan dollar” hal ini harus diungkap tim penyelidik kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga:  5 ASN Pemda Sidoarjo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pemotongan Dana Insentif

Contoh nyata dari bekerjanya Konsorsium Hukum ini adalah lolosnya Azis Syamsudin yang berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah di pengadilan, menerima dana Rp. 80M dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dicopot dari jabatan komisioner KPK, justru peran KPK tidak lagi berpusat di tangan para komisionernya namun berada di tangan para penyidik level menengah utamanya Novel Baswedan. Komisioner seperti Agus Rahardjo sangat terlihat tunduk pada Novel Baswedan dan faksi-nya di KPK.

Sementara itu pembelahan politik di Indonesia sangat besar antara kubu Jokowi dan kubu anti Jokowi. Setelah Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi maka posisi kubu anti Jokowi digerakkan oleh Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi Calon Presiden RI pada tahun 2024.

Di balik Anies Baswedan ada Jusuf Kalla yang memang sejak Pilkada DKI 2017 menjadi sponsor utama Anies Baswedan.
Hubungan antara Anies Baswedan dan Novel Baswedan sangat dekat karena mereka saudara sepupu. Ditambah masuknya Chandra Hamzah, Bambang S Widjojanto dan Adnan Pandu Praja jadi jubir kampanye Anies-Sandi yang membuktikan bahwa mereka tidak bersih dalam permainan politik karena pengaruh para mantan komisioner KPK di internal KPK sangat kuat.

Baca Juga:  Ganjar Dilaporkan IPW ke KPK Soal Suap Perusahaan Asuransi, TPN: Gerakan Politik!

Jadi, sangat sulit menghindarkan kesan bahwa Novel Baswedan tidak terkait dengan kepentingan Anies Baswedan dimana Jusuf Kalla dibaliknya.

Apalagi ada pembiaran kasus oleh KPK terhadap Partai Nasdem yaitu keterlibatan Menteri Perdagangan periode kabinet Jokowi pertama Enggartiasto Lukito dan juga kasus impor buah kementerian pertanian yang menteri-nya dari Nasdem dan melibatkan anggota DPR dari fraksi Nasdem.

Hal itu terjadi karena Nasdem mendekat ke Anies Baswedan. Kesan permainan politik dan ikut campurnya kepentingan politik sangat kentara.

Dengan melihat kasus-kasus yang diduga melibatkan banyak kepentingan diluar KPK menjadikan KPK tidak steril dari pengaruh kepentingan politik untuk itulah Presiden Jokowi melakukan UU Revisi KPK supaya KPK kembali ke khittah-nya.

Dan kabut sutra ungu dibalik Novel Baswedan akan tersingkap siapa sesungguhnya Novel Baswedan lewat analisa profiling BKN dan lima lembaga yang memutuskan apakah Novel Baswedan memenuhi syarat menjadi ASN KPK.

Namun, bila dilihat dari salah satu aspek penilaian yaitu Netralitas ASN dimana isinya: “Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” maka Novel Baswedan sulit untuk lolos.

 

Ditulis oleh Anton DH Nugrahanto

Catatan redaksi: Opini ini diambil dari percakapan WhatsApp Group. Diedit seperlunya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Editor : Alex K

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Hasil Kajian: Penyimpangan Seksual Kaum Selibat bukan Sekadar Masalah Moral dan Psikis Klerus
Di Luar Gereja Ada Keselamatan? Evolusi Makna Extra Ecclesiam Nulla Salus yang Perlu Diketahui dalam Ajaran Gereja Katolik
Mahasiswi Unikom Cantik Diduga Curi Barang Teman Kost, Mengaku Kleptomania
Kisah ‘Mata Ajaib’ Olivia Patterson, Gadis Kecil Pemberani Selamatkan Keluarganya dari Kebakaran
Haru! Ayah Kandung Terima Ijazah Wisudawan ITS Prestasi Cum Laude yang Meninggal Dunia
Masih Ingat Mantan? Ikuti Tes Seberapa Gamon Kamu
HUT Kopassus ke-72: Sejarah, Prestasi dan Sisi Kelam Pasukan Elite Indonesia
Viral! Dokter yang Sedang Hamil Muda Ungkap Suaminya Selingkuh dengan Pramugari Restiana Febrianti
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Mei 2024 - 21:48 WIB

PDIP Dikabarkan Usung Ahok untuk Pilgub, Tapi Bukan di Jakarta

Kamis, 2 Mei 2024 - 11:49 WIB

Optimistis Gugatan Dikabulkan PTUN, PDIP Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran 

Kamis, 2 Mei 2024 - 09:17 WIB

Pilkada Sumba Timur 2024, David Melo Wadu dan Umbu Ndata Jawa Kori Daftar di PDIP dan Gerindra

Selasa, 30 April 2024 - 23:39 WIB

Maju di Pilkada Mabar 2024, Marsel Jeramun Sebut Bangun Daerah hanya 1 Partai Upaya Hambat Kemajuan

Selasa, 30 April 2024 - 21:38 WIB

DPW Nasdem NTT Terima Pendaftaran Cabup dan Cagub Pilkada 2024 tanpa Biaya Administrasi

Selasa, 30 April 2024 - 13:54 WIB

Takut Khofifah, Cak Imin Rahasiakan Calon PKB untuk Pilgub Jatim

Selasa, 30 April 2024 - 13:34 WIB

Daripada Bicara Jadi Gubernur, Ahmad Sahroni Disuruh Netizen Jadi Penjilat Istana

Senin, 29 April 2024 - 15:20 WIB

Thomas Dohu Ditunjuk sebagai Sekretaris Partai Nasdem Manggarai

Berita Terbaru